Apa info bersama Rohingya? telah berbulan-bulan tidak ada info yg terang mengenai kebijakan nasional Pemerintah Myanmar dalam membahas perlindungan hukum bagi beberapa orang Rohingya. Tidak lepas dari ingatan, pertengahan th 2015 ini Pemerintah Myanmar menciptakan kebijakan yg menindas beberapa orang Rohingya, disaat itu mereka tidak mengakui sama sekali beberapa orang Rohingya yang merupakan sektor dari masyarakat Myanmar. Mereka mempunyai anggapan bahwa orang Rohingya hanyalah imigran gelap dari Burma yg mengganggu kehidupan warga setempat.
Sesudah sekian bln isu Rohingya & Myanmar meredup, hasilnya terhadap akhir bln September 2015 dulu, Myanmar dikabarkan tengah bersiap menyongsong pemilu demokratis mula-mula kali. Bahkan dengan cara husus, perwakilan dari Uni Eropa mengirimkan pengawas utk menyaksikan serentak dengan cara apa jalannya pemilu. Seperti yg dilansir dari page CNN Indonesia.
Utk ketahuan, kepada 8 Nopember 2015 Myamnar dapat menyelenggarakan pemilihan umum mula-mula kalinya. Pemilu ini bakal jadi tonggak peristiwa baru bagi Myanmar, pasalnya ini ialah peluang pemilu paling bebas mula-mula kalinya bagi negeri itu sejak memutuskan buat berubah kepada system pemerintahan demokrasi empat thn dulu.
Tetapi tapi sayang, ketetapan pemerintah Myanmar yg menghilangkan atau tidak mengakui tanda warga orang Rohingya (tidak jarang dinamakan orang Rohingya sbg card putih) sudah menghanguskan hak nada orang Rohingya. Ketetapan menarik kembali card tanda warga orang Rohingya inilah yg jadi salah satu pemicu terbesar dari aksi nekat beberapa ratus ribu orang rohingya mengarungi laut Bengal, demi melarikan diri dari Myanmar yg telah tidak ingin lagi mengakui identitasnya. Apalagi selagi sekian banyak th terakhir, beberapa orang Muslim Rohingya yg menetap di Propinsi Rakhine senantiasa mendapat diskriminasi & intimidasi bahkan pembunuhan oleh mayoritas beberapa orang beragama Buddha di Rakhine.
Jadi angan-angan tidak sedikit pihak, apakah pemilu demokratis mula-mula kalinya di Myanmar ini jadi tonggak baru kebijakan pemerintah Myanmar atas beberapa orang Rohingya?
Tatkala sekian banyak th terakhir, kebijakan intimidatif buat orang Rohingya dikeluarkan oleh pemerintahan militer yg membawa alih pemerintahan sewaktu sekian banyak th.
Pemilu Myanmar di bln Nopember kelak setidaknya jadi cita-cita partai oposisi Liga Nasional buat Demokrasi (NLD) yg dipimpin oleh wanita tangguh Aung San Suu Kyi buat terpilih memimpin Myanmar. Tidak Sedikit pihak yg menganalisis bahwa Aung San Suu Kyi bakal mendapati dukungan akbar, pasalnya tidak sedikit penduduk Myanmar yg telah lelah bersama aksi sewenang-wenang yg dilakukan oleh militer Myanmar tatkala membawa alih pemerintah.
Dulu sesungguhnya partai NLD sempat memenangkan pemilu terhadap 1990, tapi militer Myanmar menolak tegas hasil pemilu & pilih merangsek masuk ke dalam pemerintahan di parlemen. Hasilnya dominasi militer pula berkuasa selagi sekian banyak thn & membuahkan kebijakan yg jelek. Salah satunya yakni kebijakan yg menindas para minoritas muslim Rohingya di Propinsi Rakhine. (cal)
img : internationalrelations.com
Sesudah sekian bln isu Rohingya & Myanmar meredup, hasilnya terhadap akhir bln September 2015 dulu, Myanmar dikabarkan tengah bersiap menyongsong pemilu demokratis mula-mula kali. Bahkan dengan cara husus, perwakilan dari Uni Eropa mengirimkan pengawas utk menyaksikan serentak dengan cara apa jalannya pemilu. Seperti yg dilansir dari page CNN Indonesia.
Utk ketahuan, kepada 8 Nopember 2015 Myamnar dapat menyelenggarakan pemilihan umum mula-mula kalinya. Pemilu ini bakal jadi tonggak peristiwa baru bagi Myanmar, pasalnya ini ialah peluang pemilu paling bebas mula-mula kalinya bagi negeri itu sejak memutuskan buat berubah kepada system pemerintahan demokrasi empat thn dulu.
Tetapi tapi sayang, ketetapan pemerintah Myanmar yg menghilangkan atau tidak mengakui tanda warga orang Rohingya (tidak jarang dinamakan orang Rohingya sbg card putih) sudah menghanguskan hak nada orang Rohingya. Ketetapan menarik kembali card tanda warga orang Rohingya inilah yg jadi salah satu pemicu terbesar dari aksi nekat beberapa ratus ribu orang rohingya mengarungi laut Bengal, demi melarikan diri dari Myanmar yg telah tidak ingin lagi mengakui identitasnya. Apalagi selagi sekian banyak th terakhir, beberapa orang Muslim Rohingya yg menetap di Propinsi Rakhine senantiasa mendapat diskriminasi & intimidasi bahkan pembunuhan oleh mayoritas beberapa orang beragama Buddha di Rakhine.
Jadi angan-angan tidak sedikit pihak, apakah pemilu demokratis mula-mula kalinya di Myanmar ini jadi tonggak baru kebijakan pemerintah Myanmar atas beberapa orang Rohingya?
Tatkala sekian banyak th terakhir, kebijakan intimidatif buat orang Rohingya dikeluarkan oleh pemerintahan militer yg membawa alih pemerintahan sewaktu sekian banyak th.
Pemilu Myanmar di bln Nopember kelak setidaknya jadi cita-cita partai oposisi Liga Nasional buat Demokrasi (NLD) yg dipimpin oleh wanita tangguh Aung San Suu Kyi buat terpilih memimpin Myanmar. Tidak Sedikit pihak yg menganalisis bahwa Aung San Suu Kyi bakal mendapati dukungan akbar, pasalnya tidak sedikit penduduk Myanmar yg telah lelah bersama aksi sewenang-wenang yg dilakukan oleh militer Myanmar tatkala membawa alih pemerintah.
Dulu sesungguhnya partai NLD sempat memenangkan pemilu terhadap 1990, tapi militer Myanmar menolak tegas hasil pemilu & pilih merangsek masuk ke dalam pemerintahan di parlemen. Hasilnya dominasi militer pula berkuasa selagi sekian banyak thn & membuahkan kebijakan yg jelek. Salah satunya yakni kebijakan yg menindas para minoritas muslim Rohingya di Propinsi Rakhine. (cal)
img : internationalrelations.com
0 Komentar