Masalah krisis kemanusiaan orang Rohingya makin menjadi pembahasan internasional. Sekian Tidak Sedikit pekan lalu, pemerintah Myanmar dengan tegas menolak disalahkan atas kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagiannya Rakhine. Myanmar memberikan pembelaan bahwa kasus imigran gelap Rohingya yang melintasi Teluk Andaman ke beberapa negara di wilayah ASEAN yaitu masalah kompleks yang tidak hanya berjalan di Myanmar. Pemerintah Myanmar pula tetap enggan untuk mengakui bahwa akar permasalahan Rohingya ada di hak kewarganegaraan yang tak pernah diberikan terhadap 1.3 juta jiwa etnis minoritas Rohingya yang tersebar di Provinsi Rakhine, Myanmar.
Oleh lantaran itu, demi urusan kemanusiaan, tak mampu begitu saja menunggu Myanmar buat memberikan keterbukaan peraturannya terkait status penduduk negara Rohingya. Perlu ada intervensi serentak untuk merespons dan memberikan penampungan yang layak bagi ribuan etnis Rohingya yang sudah keluar dari Rakhine dan saat ini ini tersebar di kamp pengungsian di Malaysia dan Indonesia.
banyak pihak di Indonesia telah terhubung mampu saja untuk menampung dan memberikan hak hidup atau penempatan hidup yang lebih layak bagi ribuan etnis Rohingya di Aceh dan beberapa wilayah lain.
Komite Nasional Solidaritas Rohingya yang digagas oleh Instansi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sbg deklarasi bersama bermacam komune kemanusiaan di Indonesia sejauh ini telah menetapkan niat dan mengumpulkan pihak-pihak yang mampu menerima orang-orang Rohingya dengan tangan terbuka. Integrated Shelter yang digagas oleh ACT pun telah dalam proses pembangunan untuk bisa diperlukan juga sebagai hunian sementara bagi Rohingya, sambil menunggu proses administrasi kewarganegaraan.
Pihak pemerintah Amerika Serikat juga mengakui sudah menjalankan program resettlement atau penempatan baru bagi pengungsi Rohingya di bermacam macam macam kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pemerintah AS bersama terbuka dan rasa kemanusiaan tinggi telah terhubung pintu utk penyelamatan kepada penyelundup kriminal, dan perdagangan manusia. Dalam ketika dua thn terakhir, seperti yang dilansir oleh laman Kompas.com, AS telah melakukan resettlement terhadap 70.000 pengungsi Burma ke AS setiap tahunnya. Sebagian kecil dari pengungsi tersebut yakni orang Rohingya.
Melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia, tak sedikit pihak memang lah telah menyatakan kesanggupannya menampung para orang-orang penuh cerita derita dari Rohingya. Perjuangan utk resettlement atau repatriasi menjadi penduduk negara Amerika ataupun masyarakat negara Indonesia setidaknya merupakan solusi paling baik yang dapat diberikan oleh Indonesia dan beraneka ragam macam komune kemanusiaan di ASEAN.
Namun, bila dipahami lebih lanjut, resettlement atau naturalisasi kewarganegaraan masihlah tetap tak menjadi solusi yang memutus akar masalah penyelundupan manusia tidak legal dari Myanmar. Langkah paling baik yang disetujui oleh banyak pihak yaitu membuat para pengungsi Rohingya tak meninggalkan tanah kelahiran mereka di Rakhine. Meskipun permasalah Rohingya tak sesederhana yang dipikirkan, namun setidaknya dgn membuka diri menerima Rohingya pun yang merupakan warga negara Myanmar, memberikannya pekerjaan layak dan kemandirian juga sebagai masyarakat negara Myanmar, perlahan akan memutus mata rantai eksodus besar-besaran orang Rohingya dari Rakhine.(CAL)
Sumber
0 Komentar