tidak ingin dipungkiri, derita panjang etnis Rohingya yang selama ini tertindas dan terancam dalam kemiskinan tidak ada batas di negara bagian Rakhine, Myanmar sudah menggerakkan beraneka macam populasi kemanusiaan dunia. Cerita heroik tapi menyedihkan mengenai ribuan “manusia perahu” beberapa minggu silam yang terdampar di Aceh setelah berkompetisi maut di tengah Samudera setidaknya serta telah menjadi pelecut utama gerakan kemanusiaan nasional untuk menopang segenap tenaga bagi orang Rohingya.
Tidak tak hanya yang dilakukan oleh Instansi kemanusiaan Tindakan Cepat Tanggap (ACT). juga sebagai motor penggerakan kemanusiaan, kerelawananan, dan filantropi skala global, ACT telah sukses menyatukan dana dan tenaga berbagai macam komunitas lokal dan internasional untuk memberikan secuil kebahagiaan bagi ribuan orang Rohingya yang terdampar di Aceh.
Setelah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ACT langsung bergerak serentak mengkoordinasikan segala kepentingan terkait pembangunan penampungan terpadu atau Integrated Community Shelter (ICS). Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama kiat langsung mengawal komitmen kemanusiaan global yang dipandu oleh ACT buat membangun shelter terpadu. Dengan merangkul berbagai komunitas juga kontribusi aktif dari warga lokal, sekarang ini pembangunan Shelter sudah dimulai dan ditarget selesai terhadap pertengahan bulan ramadhan.
Total, sejumlah 120 unit shelter telah dalam proses pembangunan sejak seminggu dahulu. 120 unit shelter tersebut diperkirakan lumayan utk menampung lebih dari 332 jiwa pengungsi Rohingya yang berada di Gamping Blang Adoe, Kabupaten Aceh Utara.
Setelah proses pembangunan berlangsung hampir 50%, nyata-nyatanya banyak yang masih menyangsikan atau meragukan komitmen penduduk Aceh dan ACT dalam merangkul Rohingya. Namun bentuk bantuan nyata di lapangan yang diberikan oleh warga Aceh adalah bukti nyata kemanusiaan masyarakat Aceh yang patut diapresiasi setinggi langit. Mayoritas warga Aceh memiliki solidaritas yang tinggi dan punya anggapan Rohingya yg adalah lumbung pahala mereka.
Pemerintah serta dalam aspek ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sosial telah memberikan pernyataan bahwa sanggup memperhatikan nasib Rohingya bersama memberikan kebutuhan dan fasilitas. Termasuk Juga Pula bersama memberikan izin pembangunan area tinggal berbentuk Integrated Community Shelter (ICS) di Desa Gampong Blang Adoe. Meski Pemerintah Pusat bukan menjadi anggota konferensi mengenai pengungsi tahun 1951. Namun Pemerintah secara tegas menerapkan prinsip Non-Refoulement. Dalam kancah interaksi antar negara, prinsip tersebut berarti Indonesia tak boleh mengembalikan atau mengusir pengungsi yang datang ke Indonesia.
Bahkan kehadiran pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terasa betul dalam proses pembangunan shelter, utk diketahui bahwa seluruhnya alokasi tanah seluas kurang lebih 5 hektare disediakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten. Kini kira kira 4 hektare telah digunakan utk membangun ICS seharga milyaran rupiah. Dana pembangunan shelter bersumber dari sumbangan masyarakat Indonesia yang dikelola dan diperlukan oleh Lembaga kemanusiaan Aksi Serta-merta Tanggap. (CAL)
0 Komentar