Belasan ribu pulau yg menjajar di Indonesia cuma segelintir yg terdaftar &jadi pulau berpenghuni. Sebahagian besar nya cuma berupa pulau kosong tapiterus jadi bidang dari nusantara yg indah & miliki potensi utk dikembangkanmenjadi objek pariwisata unggulan. Menjaganya & tetap merawatnya bersamaapapun trik yg sanggup dilakukan oleh warga di sekitarnya merupakan satu buah keharusan. Pulau yakni peninggalan warisan nenek moyang, tidak boleh dirusak, dieksplorasi dengan cara berlebihan, disewakan, terlebih hinggadipasarkan tidak dengan aturan hukum yg mengikat.
Tetapi satu kejadian komersialisasi pulau yg terungkap di pertengahan blnAgustus ini menciptakan miris.
Satu Buah pulau di Simeulue, Pulau Selaut Akbar dengan cara geografis masuk dalam pulau terluar di Indonesia, tetapi nyatanya pulau seluas 223,8 itu sertasanggup berubah kepemilikan jadi dikuasi oleh pihak lain tidak dengansepengetahuan Kab Simeulue juga sebagai pengelola resmi.
Perihal ini terungkap dalam satu buah investigasi yg belum lama ini terbongkar & tersebar luas ke alat sosial. Nyata-nyatanya Pulau Selaut Gede, pulau terluar yg masuk Kab Simeulue, Aceh terbukti disewakan terhadap pihak lain. Tidak cuma Pulau Selaut Agung, Pulau Selaut Mungil yg ada disebelahnya juga disewakan.
Transaksi sewa menyewa pulau itu melibatkan anggota DPRK setempat. Kasustidak legal & itu terungkap sesudah dibongkarnya dua lembar kuitansi bermaterai yg berharga masing-masing Rupiah. 50 juta & Rupiah 25 juta.
Kuitansi itu ditandatangani atas nama Poni Raharjo & perwakilan PT Conservation Tourism Indoesia kira kira bln Maret 2015 dulu. Poni Raharjoialah politikus dari Partai Hanura yg dikala itu menandatangani kuitansi sewa-menyewa pulau lantaran mewakili satu orang bernama Meter. Karman selaku penyewa resmi Pulau yg ditetapkan Pemerintah Kab Simeulue. Saat itu Karman sedang berhalangan buat datang ke Kota Sinabang, Ibukota Simeuluearea kuitansi itu diteken.
Siapakah Meter.Karman? Karman dengan cara resmi ditetapkan PemerintahKab Simeulue sejak bln Juni 2014 yang merupakan penyewa dua pulau SelautGede & Selaut Mungil bersama nilai Rupiah 140 juta buat diolah juga sebagailahan kelapa. Kontrak sewa menyewa pulau dengan cara resmi itu berjangka lima th yg ditandatanani oleh Wakil Bupati Simeulue Hasrul Edyar.
Tapi dengan cara sepihak, Karman lakukan aksi tanpa izin bersamamenyewakan kembali ke-2 pulau terluar itu pada pihak PT Conservation Tourism.
Lewat Kuasa Hukum PT Conservation Tourism Indonesia seperti yg dilansir dari alat Jawa Pos menyampaikan bahwa perusahaannya tidak tahu menahu adanya hubungan kerja Karman bersama Pemkab Simeulue. Antara PT Conservation Tourism Indonesia dgn Karman murni soal urusan usaha.
Dengan Cara hukum penyewaan & pengelolaan pulau-pulau mungil di Indonesia, pemerintah sebenarnya benar-benar sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomer 27 th 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir &Pulau Mungil pun Peraturan Menteri No No 20/2005 berkaitan Pemanfaatan Pulau Mungil.
Penyewaan pulau cuma boleh ditawarkan & dieksekusi oleh Kab setempat bukan oleh perseorangan demi mengeruk keuntungan pribadi. Penyewan atau pengelolaan pulau juga tidak berarti privatisasi, tapi ada aturan hak &kewajiban pengelola.
Apa yg berlangsung di Selaut Agung & Selaut Mungil yakni suatu aspek ygtidak legal waktu ada pihak perseorangan jual kembali hak penyewaan pulauyg telah diamanahkan kepadanya bagi pihak korporat tidak dengan lewatpemberitahuan pada Kab yg punyai hak milik sepenuhnya.
(CAL)
img : panoramio.com
0 Komentar