Awal minggu tempo hari, bangsa ini merayakan ulang tahunnya yg ke 70. Hitungan angka yg telah tidak lagi jejaka. Telah tujuh puluh th sejak mula-mula kali embrio bangsa ini melepas jeruji kekangannya dari campur tangan bangsa lain. Merdeka berarti mandiri, mandiri dalam mengurus, mengatur, mengelola & mencari solusi atas beraneka dinamika sumber daya yg ada diatas garis teritorial Indonesia. Tidak tidak cuma merdeka dari segala urusan pengelolaan sumber daya alam.
Lantas gimana keadaan kondisi alam Indonesia pasca 70 th kemerdekaan digaungkan? Kenyataan membuktikan bahwa kemerdekaan negara ini tujuh puluh th dulu sampai hri ini cuma dimaknai juga sebagai kemerdekaan teritorial, kemerdekaan garis batas semata.
Bangsa ini faktanya masihlah terjajah, tersingkir & terdominasikan dari penjajahan ekonomi & penjajahan sumber daya alam. Kondisi alam Indonesia di hri ini jadi bukti nyata betapa pemerintah masihlah belum merdeka dalam memenuhi kesamaan hak bagi semua penduduk negeri. Tengok saja macam mana rangkaian kebijakan pemerintah dalam urusan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yg berat sebelah. Dari jutaan sumber alam Indonesia yg beraneka ragam cuma dimonopoli oleh pemodal negeri lain ataupun korporasi akbar.
Dikutip dari page Mongabay, belum merdekanya negeri dalam urusan pengelolaan sumber daya alam tampak terang dari jumlah izin business pertambangan yg sudah diterbitkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur banyaknya 378 izin. Dibalik argumen klasik yg berujar izin pertambangan dapat mengambil pemasukan kas daerah yg akbar tapi izin pertambangan terang mempertaruhkan kondisi alam di Indonesia. Telah sejak dulu publik mengetahui bahwa segala bisnis pertambangan dalam jumlah massif terang mengambil ancaman kerusakan lingkungan pula kesenjangan ekonomi yg makin jauh.
Gambaran kasus kondisi alam di Indonesia menunjukkan gejala yg mirip : kooptasi maksimum oleh para pemilik aset yg keuntungannya cuma dikonsumsi oleh pemodal, alih-alih utk mensejahterakan penduduk setempat. Padahal seandainya mampu diambilalih oleh penduduk, bisa saja satu sumber daya alam yg sedia mampu menghidupi belasan desa sekaligus.
Tidak Sedikit bukti bercecer di arena lapang bahwa negara ini belum merdeka dalam menjaga kuasa & otoritas paling tinggi dalam mengelola sumber daya yg sedia. Roy Murtadho, satu orang pengamat dari Front Nahdiyin buat sumber daya alam dikutip dari page Mongabay menyampaikan bahwa waktu ini bangsa Indonesia sudah menggadaikan kondisi alam Indonesia yg demikian tajir & taat kepada gaya penjajahan baru yakni kapitalisme & penguasaan lahan.
Berdasarkan data konflik di arena lapang, 50 % aktor atau tersangka dari segala karut marut pengurusan sumber daya alam & terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di bagian agraria merupakan para penyelenggara negeri, oknum dalam dinas korporasi, pun warga sipil yg tergolong dalam group borjuis nasional atau golongan tajir yg punyai dana tidak terbatas.
Lantas dgn keadaan seperti kini ini, cuma lewat kapabilitas publik-lah yg mungkin saja tetap mampu menyadari sepenuhnya kondisi alam Indonesia yg makinrusak tak terkontrol. Rentetan bencana alam tidak dengan henti dari pelosok barat negara sampai pelosok timur merupakan pertanda alam di Indonesia sedang bergejolak mencari keseimbangannya.
Masihkah kita ingin jadi penonton atau kastemer semata ditengah gempuran pengrusakan kondisi alam Indonesia?(CAL)
img : mongabay
0 Komentar