Yakin atau tak, salah satu penyumbang risiko bencana alam yg berlangsung di negara merupakan lantaran besar nya laju kerusakan alam. Selagi sekian banyak dekade terakhir, semua kawasan di Indonesia dari ujung barat di Sabang sampai timur di Papua tidak sempat luput dari kerusakan alam. Eksploitasi alam oleh manusia & segolongan pebisnis yg amat rakus yaitu sumber bencana yg paling kasat mata.
Seberapa akbar sesungguhnya kerugian yg mesti diderita Indonesia akibat laju kerusakan alam terutama rusaknya hutan?
Lansiran data paling baru dilaporkan oleh World Wildlife Fund (WWF) yg mengungkapkan kenyataan pahit yg mesti ditanggung warga Propinsi paling timur Indonesi, Papua. Dituliskan oleh Antaranews, WWF menyimpulkan Papua sudah mengalami kerugian sebanyak lebih kurang 1,4 miliar Dolar Amerika Serikat dari nilai ekonomi yg hilang demikian saja akibat penebangan pohon dengan cara tidak legal & liar yg berjalan di hutan alami Papua.
Data ini di sampaikan oleh Benja Victor Mambai selaku Director of Papua Acara WWF. Menurut Benja, angka hitungan itu masihlah kasar, didapatkan dari hitung-hitungan kerugian yg mesti diderita Papua sebab jutaan batang pohon ditebang oleh oknum kejam tidak bertanggung jawab. Pemerintah Papua kecolongan kira kira 1,4 miliar dolar AS yg selayaknya dapat jadi potensi pendapatan buat pembangunan Papua.
Fakta ini selanjutnya diperparah lagi dgn keadaan etika & budaya warga ori Papua. Dijelaskan oleh Benja, kecolongan nilai ekonomi segede itu dimuluskan oleh proses salah kaprah warga tradisi Papua yg terlampaui tidak jarang menyerahkan kewenangan atau hak pada para pangusaha kayu utk menebang pohon tidak dengan butuh izin & hukum yg berlaku.
Penduduk etika Papua rata-rata tetap belum mendalami bahwa pengelolaan hutan itu tidak mampu diperjualbelikan demikian saja. Tetapi selagi ini, tidak sedikit warga rutinitas Papua yg jual hutan di kawasan adatnya demikian saja kepada entrepreneur. Sampai hasilnya para entrepreneur yg menggunakan kelengahan penduduk tradisi itu sanggup mengeksploitasi hutan Papua tidak dengan mesti membayar kewajibannya terhadap negeri atau pemerintah daerah setempat.
sejauh ini derasnya laju hancurnya hutan di Papua disebabkan oleh jumlahnya pebisnis kayu yg berdalih sudah mempunyai izin pengelolaan lahan hutan dari rutinitas. Mereka membeli kayu serta-merta dari warga etika. Pasti dgn harga beli yg serta tidak adil.
Utk mengatasi masalah yg ekstrem ini & mencegah hutan Papua semakin tergerus oleh penebangan tidak terkontrol, pemerintah pusat melalui Kementerian setidaknya mesti turun segera ke Papua buat memberikan penjelasan & pengarahan izin pengelolaan hutan bagi warga rutinitas. Penduduk kebiasaan tidak boleh lagi memberikan izin sembarangan bagi para pembisnis kayu, dikarenakan warga mesti mendalami bahwa pengelolaan lahan hutan mesti berdasarkan hukum yg berlaku di Indonesia.(cal)
img : mongabay
0 Komentar