Th 2015 terlewati demikian saja. Terhadap sudut lingkungan hidup Indonesia, perubahaan th 2016 di buka bersama menyisakan kisah pilu mengenai kasus kebakaran hutan & kabut asap yg demikian menyesakkan menjelang akhir th 2015 dulu. Bahkan kebakaran hutan 2015 disebut-sebut sbg kasus kebakaran hutan sangat buruk sepanjang histori bencana kerusakan hutan di Indonesia. Dampaknya pula tidak bermain, kabut asap thn 2015 yg menutupi langit Sumatera & Kalimantan yaitu yg ter buruk sejak bencana mirip th 1997 silam. Bahkan Tubuh Nasional Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyebut kerugian material cuma buat propinsi Riau saja diperkirakan kurang lebih Rupiah 20 triliun. Belum ditambah bersama kerugian yg mesti ditanggung oleh penduduk Kalimantan dst.
Sekarang thn telah berganti, hujan juga telah turun bersama deras. Kabut asap menghilang, kebakaran hutan serta sanggup padam seutuhnya. Tetapi bukan berarti bencana telah usai, masa kemarau lanjutan di th 2016 tidak dapat lagi lagi dapat kembali menyapa Indonesia.
Pertanyaannya waktu ini, apakah kabut asap bakal jadi mimpi jelek yg berulang lagi di th 2016?
Jadi tugas hunian yg gede bagi Presiden Joko Widodo biar dapat mewudjukan langin Indonesia bebas bencana asap di th 2016. Berikut yakni 2 tugas hunian yg dapat dituntaskan Joko Widodo dgn serta-merta utk mencegah resiko tidak baik kabut asap terulang lagi.
Janganlah hingga hak menikmati oksigen & hawa bersih direnggut lagi & lagi oleh asap kebakaran hutan.
Memperbaiki tata kelola hutan & lahan gambut yg telah amat sangat rusak
Tidak mampu dipungkiri bahwa kasus kebakaran hutan thn 2015 penyebab terbesarnya juga ada di Pemerintah. Lantaran izin utk mengelola & membakar hutan di melaksanakan oleh Pemerintah. Joko Widodo punyai tanggungjawab gede utk membereskan lingkaran mafia dalam system ekonomi politik yg koruptif & manipulatif sudah berlangsung selagi tiga puluh th lebih, seperti yg dikutip dari Mongabay. Proses perizinan yg penuh kolusi merupakan sumber penting dari masalah kebakaran hutan ini. Dikutip dari page Mongabay, inti dari masalah yakni Waktu UU Perkebunan memberikan tafsir kabur, sehingga perusahaan nakal bebas melaksanakan bisnis alih fungsi lahan hutan jadi lahan perkebunan secara dibakar dahulu, urusan kabut asap belakangan, yg mutlak sawit sukses ditanam & membuahkan keuntungan.
Memperbaiki tata tempat pemilikan izin pengeloaan hutan
Masalahnya konsisten bermuara terhadap pemberian izin kelola hutan yg penuh kolusi & korupsi. Izin bebas dikeluarkan bersama trick menyogok kepala daerah. Selanjutnya kepada hasilnya tata tempat hutan jadi kacau balau, di Hutan Sumatera khususnya. Sengketa lahan serta merajalela. Sampai hasilnya penduduk mungil juga (cuma-cuma rider) lakukan pembukaan lahan dgn skala mungil tidak dengan pertimbangan iziin lagi. Hasilnya bom saat itu meledak di thn 2015 tempo hari. Jutaan lahan terbakar tidak karuan, jutaan metriks ton karbon beracun terlepas ke atmosfer. Menyesakkan jutaan masyarakat. Ditambah lagi dgn fenomena el Nino, skala kehancuran akibat bencana kabut asap jadi jauh lebih dahsyat. Tidak Cuma izin tata ruangan, Presiden pula butuh buat menguatkan lagi penegakan hukum menghadapi para tersangka pembakaran lahan. Hri ini penegakan hukum pembakaran hutan terasa lambat bahkan tumpul. Perhatikan saja macam mana tuntutan pemerintah atas pembakaran hutan PT BMH dimentalkan oleh Pengadilan Negara Pelembang.(cal)
img : mongabay
0 Komentar